Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan anggaran APBN untuk realisasi bantuan sosial (bansos) pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar pada Jumat (5/4/2024).

Selain Sri Mulyani, ada tiga menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) lainnya yang hadir. Masing-masing Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

“Melalui belanja publik, termasuk subsidi, bansos, dan jaminan sosial, Negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan,” kata Sri Mulyani dalam pembuakaan paparannya.

Ia juga sempat melempar pepatah kuno ‘vis unita fortior’ yang berarti ‘dengan bersatu, kita semakin kuat’.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga memaparkan dengan jelas timeline penyusunan APBN Tahun 2024 hingga realisasinya, yang di dalamnya termasuk soal bantuan sosial (bansos).

Menurut dia, berdasarkan timeline tersebut, proses penyusunan APBN Tahun 2024 telah selesai dibahas pada 21 September 2023 dan diundangkan pada 16 Oktober 2023.

“Maka apabila disandingkan dengan proses tahapan Pemilu Presiden 2024 yang dilakukan KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden pada tanggal 13 November 2023 dan bahkan lebih awal dari batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang dijadwalkan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2023,” ia menjelaskan.

“Dengan demikian penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi Undang-Undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden,” Sri Mulyani menambahkan.

Berikut timeline realisasi anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) sampai dengan Februari 2024 yang dipaparkan Sri Mulyani:

a. Realisasi Bansos mencapai sebesar Rp12,8 triliun untuk penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat.

b. Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun.

c. Realisasi Perlinsos lainnya mencapai Rp9,8 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan, dibandingkan anggaran Perlinsos dan Bansos (Kemensos) selama 6 tahun terakhir (2019-2024) periode yang sama (Januari-Februari), tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja Perlinsos kecuali tahun 2023. Sebab, di tahun 2023 ada penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan.

“Berdasarkan uraian di atas, dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran Perlinsos dan Bansos 2024 tidak berbeda dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Perlinsos telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibanding periode 6 tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


Potret Sri Mulyani di Tengah Isu Mundur dari Kabinet Jokowi


(fab/fab)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *