Subsidi Naik Jadi 9,5 Juta Ton, DPR Warning Ancaman Pupuk Langka

Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengingatkan PT Pupuk Indonesia (Persero) Holding BUMN Pupuk bersiaga dengan potensi terjadinya kelangkaan pupuk. Menurutnya, kelangkaan pupuk bisa terjadi meski pemerintah sudah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi tahun ini menjadi 9,5 juta ton. 

Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pupuk Indonesia di Jakarta, Selasa (2/4/2024). 

Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR meminta PT Pupuk Indonesia melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi tahun ini secara efektif dan tepat sasaran. Dan, harus sesuai ketentuan berlaku.

Tak hanya itu, Perseroan juga diminta menjamin ketersediaan pupuk subsidi dan nonsubsidi sesuai yang ditetapkan pemerintah. 

“Komisi VI DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia (Persero)/ Holding BUMN Pupuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja distributor pupuk,” begitu bunyi butir keempat kesimpulan RDP yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR M Sarmuji.

Dalam rapat tersebut, Komidi VI meminta jaminan dan kepastian ketersediaan pupuk yang dimiliki PT Pupuk Indonesia, bisa memenuhi kebutuhan petani.

“Harus ada perbaikan tata kelola di Pupuk Indonesia, termasuk dalam menjalankan penugasan. Tanggung jawab moral Pupuk Indonesia sebagai bagian dari peningkatan produksi pangan. Perlu ada hal baru yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan pupuk untuk petani. Harus dilakukan peremajaan pola-pola,” kata Herman. 

“Saya juga menyoroti soal rembesan (pupuk subsidi) yang sering dilaporkan. Artinya perlu sistem pengawasan yang ketat. Kalau menemukan agen atau distributor yang nakal, sudah, jangan dipakai lagi. Karena nanti penyakitnya akan kambuh lagi,” tegasnya. 

Dia pun menyoroti Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi yang jumlahnya lebih besar dari alokasi pupuk subsidi tahun ini. Di mana, pemerintah secara resmi telah menaikkan kuota pupuk bersubsidi tahun 2024 dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Dengan alokasi anggaran dari Rp26,7 triliun menjadi Rp53,3 triliun. 

“Penyaluran pupuk subsidi sangat dipengaruhi RDKK, tahun ini berapa? 12 juta? Penyaluran sekarang 9,5 juta (ton). Nah, meski volume (kuota penyaluran) di bawah RDKK, perlu dibangun sistem distribusi dan pengawasan. Karena, potensi kelangkaan bisa terjadi,” kata Herman. 

Foto: Youtube Komisi VI DPR RI Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron saat RDP dengan Direksi Pupuk Indonesia, Selasa (2/4/2024), tangkapan layar Youtube Komisi VI DPR

“Ini harus di-back up dengan yang komersial. Karena petani juga kalau kuota (subsidi) habis terserap, mau nggak mau mereka akan menggunakan yang nonsubsidi. Selain itu, perlu juga dilakukan inisiatif yang sebelumnya dilakukan PT Pupuk Indonesia, memberikan voucher potongan harga yang komersial bagi petani,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra HM Husni mengingatkan, penyaluran pupuk subsidi tepat waktu dan tepat sasaran. Dia meminta Pupuk Indonesia fokus menjamin ketersediaan pupuk untuk kebutuhan petani, terutama produksi untuk alokasi pupuk bersubsidi.

“Tahun 2024 ini pemerintah menambah anggaran subsidi, ini tentunya harus diapresiasi. Sinyal menaikkan produksi pangan, mudah-mudahan kita bisa swasembada pangan,” katanya.

“Mudah-mudahan bisa disalurkan tepat sasaran langsung ke petani. Dan mestinya tepat waktu. Jangan sampai pupuk datangnya bukan waktu tanam tapi waktu panen,” tukas Husni.

Foto: Alokasi dan Realisasi Volume PSO 2015-2024, paparan Dirut Pupuk Indonesia Ramhad Pribadi saat RDP dengan Komisi VI DPR, Selasa (2/4/2024), (Tangkapan layar Youtube Komisi VI DPR) Alokasi dan Realisasi Volume PSO 2015-2024, paparan Dirut Pupuk Indonesia Ramhad Pribadi saat RDP dengan Komisi VI DPR, Selasa (2/4/2024), (Tangkapan layar Youtube Komisi VI DPR)

Produksi Pupuk Indonesia

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, peningkatan alokasi pupuk subsidi menjadi penting karena berperan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 

“Harapannya dengan volume yang naik ini, produktivitas pertanian meningkat. Lalu, perbaikan apa yang bisa dilakukan supaya penyaluran tercapai 9,5 juta ton? Telah disepakati beberapa hal. Pertama, penyaluran kini fleksibel, tidak harus per bulan,” kata Rahmad. 

“Kedua, kemudahan penyaluran. Cukup dengan KTP, dan yang penting RDKK sekarang di-update setiap 4 bulan. Kalau dulu setiap tahun, sehingga kalau petani pindah lokasi, dulu nggak bisa tebus kalau kelewat.  Jadi di luar peningkatan volume, ada beberapa perbaikan yang kita yakini ini bisa mempermudah dan memastikan penyaluran 100%,” terangnya.

Rahmad memastikan, stok pupuk yang tersedia saat ini juga mencukupi. Yakni sekitar 1,2 juta ton Urea dan 576-an ribu ton NPK. 

[Gambas:Video CNBC]