Tenang & Santai, Begini Isi Paparan Lengkap Airlangga di MK

Bersama tiga menteri lainnya, Airlangga dipanggil untuk menjelaskan perihal penyaluran bantuan sosial (bansos) selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Adapun, masalah ini menjadi sorotan karena bansos dinilai menjadi alat untuk melancarkan kampanye salah satu pasangan calon.

Adapun tiga menteri lain adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Dalam paparannya setelah Muhadjir, Airlangga tampak tenang dan menyampaikan perihal bansos dengan terstruktur dan jelas.

Begini isi paparan Airlangga di depan Hakim MK:

Besaran Perlinsos mengalami fluktuasi setiap tahun sejalan dengan perkembangan perekonomian dan sejak 2020 besaran Perlinsos berada di atas Rp 440 triliun. Anggaran Perlinsos tahun 2023 dengan pagu Rp 476 triliun itu telah terealisasi Rp 443,4 triliun. Sedangkan anggaran 2024 ditetapkan dengan pagu Rp 496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 19/2023 tentang APBN 2024.

Kenaikan anggaran Perlinsos pada 2024 utamanya disumbang oleh naiknya anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah. Realisasi harga ICP di tahun 2023 US$ 78,43 per barel, sedangkan asumsi ICP Indonesia pada 2024 sebesar US$ 82 dolar per barel dan nilai tukar rupiah juga naik rata-rata 15.230 menjadi rata-rata Rp 15.664 di tahun 2024. Kenaikan harga dan nilai tukar berimplikasi pada kenaikan subsidi energi 2024 dibandingkan 2023. Juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kilo liter jadi 19,5 juta kilo liter anggaran Perlinsos terbesar untuk BBM listrik, LPG, pupuk, kredit program, PSO dengan share 58,3% pada 2024 dan 55,9% pada 2024 yang mengalami kenaikan. Jadi kenaikan BBM jadi salah satu komponen utama.

Sejak Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak El Nino di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras alami gangguan baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal dan hal ini buat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan yang tentunya sangat menganggu dan berdampak signifikan pada masyarakat miskin.

Oleh karena itu, beberapa negara melakukan bansos seperti Singapura memberikan S$v800 dolar per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran Rp 13 triliun dan ini dilakukan di bulan Desember.

India memberikan bantuan baik sereal atau minyak untuk 800 juta orang dengan anggaran 2.200 t dan ini dilakukan antara September-November tahun lalu. selain bansos, beberapa negara Malaysia juga berikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4% penduduk dengan anggaran setara Rp 25 triliun pada periode Januari-Desember 2023 dan dilanjutkan 2024 sampai September.

Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani, ini juga akibat El Nino, setara dengan Rp 3,47 triliun pada September 2023. Bantuan pangan di India itu untuk 800 juta warga, nilainya Rp 372 triliun dan subsidi pupuk Rp 25,5 miliar di November 2023 dan juga diberlakukan Januari 2024. Singapura memberikan paket dukungan hidup untuk hampir setengah penduduk 2,5 juta mulai September 2024.

Amerika Serikat (AS) memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan 17 juta dan juga perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem setara Rp 835 triliun.

Bantuan di Indonesia misalnya bantuan pangan itu diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9% dari penduduk. Ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6%, singapura 41,7% dan india 55,6% dan AS 12,1%.

Pelaksanaan Perlinsos antara lain program pemerintah yang terdiri dari, pertama bansos reguler, B adalah Perlinsos lainnya dan C Perlinsos pada kondisi tertentu yang termasuk dalam bansos reguler adalah PKH.

Ini merupakan program pemberian bansos kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data program penanganan fakir miskin diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau PKH.

Landasannya UU No. 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan sosial, PP No. 39/2012 tentang penyelenggaran kesehatan sosial, dan Permensos No.1/2019 tentang PKH.

Kartu Sembako merupakan bansos pangan yang disalurkan secara nontunai setiap bulan, kepada KPM, dengan landasan hukum UU No.11/2009 tentang Peraturan Pemerintah No. 39/2011, Pepres No.63 tahun 2017 tentang penyaluran bansos non-tunai dan Permensos No. 4/2023.

Program Indonesia Pintar adalah bantuan uang tunai perluasan akses, pemberian kesempatan belajar dari pemerintah kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan pendidik. Landasan hukum Inpres No.7/2014.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah ini adalah adalah bantuan pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA sederajat memiliki potensi akademk baik dan memiliki keterbatasan ekonomi.

PBI jaminan kesehatan nasional ini adalah bantuan iuran kesehatan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan pemerintah ke BPJS kesahatan. Landasan UU No.40/2024 dan Perpres No. 61/2020.

Rincian perlinsos lainnya sebab, BLT dana desa ini bantuan kepada masyrakat desa untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan dan menjaga konsumsi dan daya beli kelompok termiskin, pemberian BLT dilakukan sekaligus untuk 4 bulan, untuk efisiensi penyaluran.

Pembiayaan ultra mikro ini merupakan program tahap lanjutan dari bansos untuk menjadi kemandirian usaha, menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah belum difasilitasi dengan perbankan lewat KUR. Landasan hukum Permenkeu, PMK No.05/2020

Subsidi energi dan nonenergi termasuk di dalamnya BBM, LPG 3kg, listrik, bunga KUR, PSO lainnya, dan ini upaya pemerintah tingkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat.

Pos ini memiliki anggaran terbesar di tahun 2024 ini mencapai Rp 277 triliun. Kemudian Jaminan kehilangan pekerjaan adalah iuran yang dibayarkan pemerintah untuk jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK landasan hukum PP No. 37/2021.

Program Perlinsos pada kondisi tertentu sebagai berikut:

Di masa Covid, beberapa Perlinsos antara lain bansos sembako PPKM, bantuan subsidi upah, bantuan usaha pelaku mikro sesuai Permenkop tahun 2020, lalu terjadi saat kenaikan harga komoditas global pada saat minyak naik 2022. Pemerintah mengambil keputusan mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi BLT BBM dengan landasan Perpres No. 98/2022 dan perubahan APBN 2022 ini menjadi kompensasi harga Pertalite yang naik dari Rp 7 650 menjadi Rp 10.000 pada 2022 dan dibayarkan secara sekaligus untuk 4 bulan.

Saat terjadi risiko global 2023 dan 2024, pemerintah keluarkan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk mengatasi dampak pergantian musim dari kemarau ke hujan dan dikhawatirkan badai El Nino akan ganggu produksi beras dan mengurangi daya beli masyarakat.

Dan tahun 2024 terdapat BLT mitigasi kenaikan harga pangan yang ditargetkan terealisasi semester 1-2024 ini atas UU APBN di pasal 20. Untuk mengoptimalkan manfaat pada penerima bansos dan efisiensi biaya penyaluran bantuan biasanya dibagi beberapa periode atau dirapel dalam satu kali penyaluran contoh bantuan sosial reguler PKH disalurkan per 3 bulan 1 tahun sebanyak 4 kali penyaluran. Kartu sembako per 2 bulan, setahun 6 kali, BLT BBM sekaligus 4 bulan.

BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El-Nino akan bertahan hingga periode Desember 2023 bahkan Januari-Februari 2024. Ini berdampak pada penurunan produksi beras.

Kita lihat produksi beras mulai Juli hingga Februari kita turun 5,88 juta ton, pada saat yang sama terjadi kenaikan harga beras dunia di mana Thailand itu mencapai US$ 624 per ton, atau naik 28%; beras Vietnam US$ 614 per ton naik 41,9% kenaikan itu diikuti larangan ekspor beras 6 negara di tahun 2023, India, Bangladesh, Rusia, UAE, Myanmar dan Uganda larang ekspor beras dan 3 negara lanjut di tahun 2024, yakni India, Bangladesh, dan Rusia.

El Nino berdampak juga pada kenaikan harga pangan terutama beras, kita lihat volatil food terus meningkat di Juli hingga puncaknya Maret yang tercatat sebesar 10,33%, beras berkontribusi pada inflasi pada Maret saja 0,74%.

Jadi pada periode El Nino itu produksi padi turun harga beras Internasional meningkat dan inflasi meningkat, itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan juga bantuan pangan.

Dari berbagai latar di atas dibutuhkan bansos untuk jaga daya beli dan ini adalah amanat konstitusi pasal 34 UUD 45, di mana bansos untuk memitigasi kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Kita tahu penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga khususnya kelompok makanan dari desil 1 sampai 4 atau 40% penduduk, 25% adalah untuk membeli bahan makan pokok atau beras.

Secara nasional komponen makanan terhadap garis kemiskinan adalah 74,21%, hubungan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi sangat erat konsumsi, rumah tangga kontribusi pada PDB 53,83%, sehingga apabila konsumsi rumah tangga melambat maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global pemerintah dengan startegi untuk menjaga pasokan pangan dan daya beli masyarat dengan bansos pangan dan BLT.

Untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan Bapanas sesuai UU No.18/2012 tentang pangan dan Perpres No.66/2021 tentang Bapanas.

Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan 10 kg beras menyasar 21,3 juta KPM, penerima PKH berdsasrkan DTKS dengan realisasi Rp 18,1 triliun dan penyelenggaraan program ini adalah Bapanas lalu BLT El-Nino dengan Rp 200.00 per bulan dengan 18,8 juta KPN dan ini realisasinya Rp 7,5 triliun oleh Kemensos

untuk 2024 pemerintah melaksanakan bantuan pangan beras 10kg menyasar 22 juta KTM dengan data P3KE. Dengan alokasi Rp 17,4 triliun. Selain itu, juga BLT mitigasi risiko pangan KPM 18,8 dan bantuannya Rp 200.000 per bulan

Sebagai penutup, kami ingin tegaskan beberapa hal. pertama program Perlinsos adalah upaya pemerintah untuk dukung masyarakat hadapi berbagai tekanan mempertahankan kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu Perlinsos terus berjalan dan dilaksanakan dengan reguler untuk hadapi berbagai kerentanan dan tekanan ekonomi pemerintah berikan perlinsos untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak terutama miskin dan rentan.

Oleh karena itu, pemerintah mencermati pada 2023-2024 risiko dari El Nino yang sebabkan kenaikan harga pangan dapat ganggu kehidupan masyarakat miskin dan rentan. bahwa penetapan pelaksanaan program Perlinsos dilakukan secara transparan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya dilakukan DPR RI dan melibatkan berbagai pihak lainnya

[Gambas:Video CNBC]